Halloween Costume ideas 2015
09/21/15

Koalisi mujahidin yang tergabung dalam Jaish al-Fath memulai operasi membebaskan dua kota di pedesaan Idlib, Al-Fuah dan Kufreya, pada Jumat (18/09). Kekuatasn besar dikerahkan, termasuk aksi 7 bom syahid dari beberapa faksi jihad dalam mengawali serangan ini.


Pesan Syaikh Abullah al-Muhaysini menyertai berangkatnya salah seorang bom syahid


Aksi bom syahid salah satu pejuang Jund al-Aqsa


Drone milik Jabhah Nusrah mendokumentasikan ledakan besar bom syahid dari pejuangnya atas daerah al-Fuah

Peta wilayah pinggiran Al-Fuah dan Kufreya yang berhasil dikuasai mujahidin sampai dengan hari ini (21/9)

Bagaimana status ‘Negara Islam’ yang diproklamirkan di Irak dan Syam? Apakah Sah disebut Khilafah? Jika tidak sah, apa alasannya? Jika sah, mengapa kita tidak ikut membaiat amirnya?


Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini kami hadirkan kembali tulisan dari anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia, KH. Hafidz Abdurrahman.
        
Negara Islam adalah negara bagi umat Islam di seluruh dunia, yang menjalankan seluruh syariah Islam di dalam negeri serta mengemban dakwah dan jihad ke luar negeri. Nama lain Negara Islam adalah Khilafah.

Tidak semua milisi yang berhasil mendirikan negara bersedia memproklamirkan negaranya sebagai negara Khilafah. Kasus Taliban di Afganistan, misalnya. Ketika itu mereka menyebut negaranya dengan istilah “Imarah Islamiyyah”, bukan Khilafah. Secara riil, negara Taliban ini juga memang bukan Khilafah, dan tidak layak disebut Khilafah.

Ada juga gerakan yang mendirikan Negara Islam, dan membaiat amirnya sebagai khalifah kaum Muslim, tetapi secara riil tidak mempunyai kekuasaan. Jika umat Islam naik haji, keluar negeri atau urusan formal lainnya, mereka harus menggunakan paspor atau surat yang dikeluarkan oleh “negara lain”, yang bukan negara mereka. Padahal tanpa kekuasaan riil, tidak mungkin ada negara. Sebab, esensi negara adalah kekuasaan, yang bisa digunakan untuk memerintah. Karena itu negara seperti ini hanyalah klaim.

Dalam kitab Nizham al-Hukm, Hizbut Tahrir telah membahas masalah ini dengan mendalam, pada sub bab, Man Tan’aqidu bihim al-Khilafah (Siapakah yang Bisa Menjadi Faktor Tegaknya Khilafah), dinyatakan:

Sesungguhnya tiap wilayah Islam yang ada di Dunia Islam layak untuk membaiat Khalifah dan dengan itu Khilafah akan tegak. Jika satu wilayah dari wilayah-wilayah Islam ini telah membaiat seorang khalifah, dan akad Khilafah telah diberikan kepada dirinya, maka hukumnya fardhu ‘ain atas seluruh kaum Muslim di wilayah lain untuk membaiat dia dengan baiat taat atau baiat ketundukan, setelah akad Khilafah sah diberikan kepadanya melalui pembaiatan penduduk (rakyat) wilayah tersebut; baik wilayah ini besar seperti Mesir, Turki dan Indonesia; ataupun kecil seperti Yordania, Tunisia atau Libanon. Dengan syarat, wilayah tersebut memenuhi empat syarat.

Pertama: kekuasaan wilayah tersebut merupakan kekuasaan yang bersifat independen (otonom), yang hanya bersandar (bertumpu) pada (kekuatan) kaum Muslim, bukan bersandar pada salah satu negara kafir, atau kekuasaan (cengkeraman) kaum kafir.

Kedua: keamanan kaum Muslim di wilayah tersebut berada di tangan Islam, bukan di tangan kufur. Dengan kata lain, pertahanan wilayah tersebut dari ancaman domestik maupun asing adalah pertahanan Islam, yang bersumber dari kekuatan kaum Muslim, sebagai kekuatan Islam murni.

Ketiga: wilayah ini harus seketika itu juga menerapkan Islam secara menyeluruh dan revolusioner, dan harus senantiasa bersiap mengemban dakwah Islam (ke luar negeri).

Keempat: Khalifah yang dibaiat harus memenuhi syarat pengangkatan Khilafah, meski tidak memenuhi syarat keutamaan, karena yang menjadi patokan adalah syarat pengangkatan (Khilafah).
Jika wilayah tersebut memenuhi empat syarat ini, maka Khilafah benar-benar telah terwujud melalui pembaiatan yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Meski hanya dengan (pemba’atan) wilayah itu saja, Khilafah telah tegak sekalipun wilayah ini tidak merepresentasikan mayoritas Ahl al-Halli wa al-‘Aqd dari mayoritas kaum Muslim. Sebabnya, mendirikan Khilafah hukumnya fardhu kifayah. Siapa saja yang melakukan fardhu tersebut dangan bentuk dan ketentuan yang benar, dia bisa dianggap telah melakukan fardhu tersebut.

Selain itu, syarat mayoritas Ahl al-Halli wa al-‘Aqd itu hanya berlaku jika di sana sudah ada Khilafah, yang berkeinginan untuk mengangkat Khalifah menggantikan posisi Khalifah yang meninggal atau diberhentikan. Namun, jika Khilafah itu sama sekali belum ada, sementara ingin mengangkat khalifah baru, maka adanya Khilafah yang memenuhi ketentuan syar’i itu saja sudah cukup. Khilafah pun dinyatakan berdiri siapapun khalifahnya, selama memenuhi syarat pengangkatan, berapapun jumlah orang yang membaiat dirinya. Sebabnya, pada saat itu masalahnya adalah masalah melaksanakan fardhu yang telah dilalaikan oleh kaum Muslim dalam tenggat waktu lebih dari tiga hari. Kelalaian mereka ini menyebabkan mereka melepaskan haknya untuk memilih orang yang mereka inginkan. Jadi, siapa saja yang menjalankan kefardhuan ini, cukup dengan itu akad Khilafah dinyatakan sah. Jika Khilafah telah berdiri di wilayah tersebut, dan akad Khilafah telah diberikan kepada seorang khalifah yang sah, maka hukumnya wajib atas seluruh kaum Muslim untuk bergabung di bawah bendera Khilafah, dan membaiat Khalifah. Jika tidak, maka mereka telah berdosa di sisi Allah SWT.1

Penjelasan di atas didasarkan pada Ijmak Sahabat, yang terkait dengan fakta pembaiatan sejumlah khalifah. Pertama: pembaiatan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, yang awalnya hanya dibaiat oleh beberapa Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi, bukan oleh semuanya, di Saqifah Bani Saidah di Madinah.2 Setelah itu, beliau baru dibaiat secara umum oleh kaum Muslim di Masjid Nabawi. Itu pun hanya terbatas oleh penduduk Madinah, sementara pendapat kaum Muslim di Makkah dan Jazirah Arab yang lain tidak ditanya. Hal yang sama terjadi pada pembaiaatan Khalifah ‘Umar.3

Kedua: pembaiatan ‘Utsman bin ‘Affan yang diberikan oleh ‘Abdurrahman bin ‘Auf tidak hanya dilakukan dengan meminta pendapat Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi saja, tetapi seluruh penduduk Madinah.
Ketiga: pembaiatan ‘Ali bin Abi Thalib yang dilakukan hanya dan oleh mayoritas penduduk Madinah dan Kufah, Irak.4

Semuanya ini disaksikan dan didengarkan oleh para sahabat, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyangkal keabsahan baiat tersebut. Ini menjadi bukti Ijmak Sahabat tentang keabsahan proses baiat dalam pengangkatan khalifah tersebut.5

Mengenai peristiwa Perang Shiffin atau Perang Jamal, sesungguhnya peristiwa ini terjadi bukan karena mereka menolak baiat tersebut atau menolak pembaiatan Imam ‘Ali bin Abi Thalib ra., tetapi lebih karena faktor “Fitnah Kubra” setelah Khalifah ‘Ustman bin ‘Affan terbunuh. Mereka menuntut darah ‘Utsman untuk segera diselesaikan.6

Penjelasan di atas merupakan pandangan resmi Hizbut Tahrir. Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa disimpulkan, bahwa adanya Negara Islam di Suriah dan Irak hanyalah klaim. Pasalnya, baik di Irak maupun Suriah, dua-duanya tidak memenuhi keempat syarat di atas. Jika pun “khalifah” yang dibaiat di sana memenuhi syarat sah pengangkatan khalifah—yaitu Muslim, laki-laki, balig, berakal, adil, merdeka dan mampu—”khalifah” yang dibaiat di sana tidak serta-merta layak disebut khalifah, yang dengan itu Khilafah telah dinyatakan tegak. Alasannya, karena kekuasaan di Irak maupun Suriah, sama-sama tidak independen. Irak masih dalam pendudukan. Suriah pun—di bawah rezim Bashar, yang menjadi boneka AS, ataupun di bawah kaum Mujahidin (yang  masih berperang melawan Bashar, AS dan sekutunya)—belum bisa disebut merdeka. Dengan begitu, keamanan wilayah ini tidak sepenuhnya di tangan umat Islam. Hukum Islam pun belum benar-benar dilaksanakan secara menyeluruh di kedua wilayah tersebut. Karena itu adanya “Negara Islam” di wilayah tersebut hanya klaim.

Karena fakta Khilafah yang secara syar’i belum ada, Khalifah yang sah juga belum ada, maka secara syar’i baiat pun belum wajib ditunaikan. Memberikan baiat kepada “khalifah” yang tidak memenuhi syarat keabsahan Khilafah di atas juga tidak pernah bisa menggugurkan kewajiban untuk menegakkan Khilafah. Bahkan bisa sebaliknya, pembaiatan tersebut akan memalingkan umat Islam dari kewajiban untuk menegakkan Khilafah yang sesungguhnya.

[KH. Hafidz Abdurrahman]

Catatan kaki:

  1. Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan al-‘Allamah Syaikh ‘Abd al-Qadim Zallum, Nizham al-Hukmi fi al-Islam, Dar al-Ummah, Beirut, cet. VI (Muktamadah), 1422 H/2002 M, hlm. 59-60.
  2. Al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Khaldun, al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa Man ‘Asharahum min Dzawi as-Sulthan al-Akbar, Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, Riyadh, cet. I, t.t., hlm. 526.
  3. Al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Khaldun, Ibid, hlm. 539.
  4. Al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Khaldun, hlm. 576.
  5. Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan al-‘Allamah Syaikh ‘Abd al-Qadim Zallum, Nizham al-Hukmi fi al-Islam, Dar al-Ummah, Beirut, cet. VI (Muktamadah), 1422 H/2002 M, hlm. 58.
  6. Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan al-‘Allamah Syaikh ‘Abd al-Qadim Zallum, Ibid., hlm. 58; Al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Khaldun, al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa Man ‘Asharahum min Dzawi as-Sulthan al-Akbar, Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, Riyadh, cet. I, t.t., hlm. 579; Ibn Qutaibah ad-Dainuri, Al-Imamah wa as-Siyasah, Maktabah al-Babi al-Halabi, Mesir, cet. terakhir, 1969 M, I/102.

Komandan senior dan juga mantan asisten Usamah bin Ladin, Abu Al-Hasan At-Tunisi, dilaporkan gugur dalam pertempuran di kota Syiah di Idlib, Al-Fuah dan Kufreya. Sementara belum ada konfirmasi resmi dari Jabhah Nusrah.

Abu Al-Hasan At-Tunisi

Lembaga pengawas HAM Suriah, Sabtu lalu (19/09), melaporkan Abu Al-Hasan At-Tunisi termasuk dari korban yang gugur di barisan pejuang dalam pertempuran di dua kota Syiah tersebut. Sejak Jumat, pertempuran sengit berlangsung di daerah yang terkepung tersebut.

“Tunisi merupakan salah satu asisten pemimpin Al-Qaidah Usamah bin Ladin,” kata Direktur lembaga yang bermarkas di Inggris itu, Rami Abdurrahman.

Portal enabbaladi.org, menyebutkan akun-akun yang dikenal dekat dengan Jabhah Nusrah berbelasungkawa atas gugurnya komandan mujahidin berumur 65 tahun itu. Menurut mereka, beliau gugur dalam pertempuran di Al-Fu’ah pada Jumat.

Tunisi gugur ketika berusaha menyerbu pos militer rezim dan milisi pendukungnya di desa di pinggiran Al-Fu’ah. Penyerbuan itu sendiri diluncurkan setelah mujahidin menghujani pos-pos militer dengan mortir dan roket.

Sementara itu, portal vetogate.com mengunggah foto Abu Al-Hasan At-Tunisi yang sudah Syahid –insyallah–. Jasad beliau yang masih terbalut pakaian hitam berada di atas tandu berwarna putih.

Sedikitnya 15 mujahidin gugur dalam pertempuran itu, termasuk Abu Al-Hasan Al-Tunisi. Para mujahidin yang gugur itu berasal dari faksi-faksi yang tergabung dalam Jaisyul Fath.

Di lembah yang dalam di dekat desa Kaeb Ammar dekat kota pesisir Banias, sebuah pangkalan militer yang menjadi benteng Rusia dibangun tahun lalu, ujar aktivis Suriah mengatakan kepada Zaman Alwasl saat aktivis lokal melaporkan mengenai penyebaran pasukan dan senjata Rusia secara intens di basis tersebut.


Aktivis lokal, Moataz Shaklab menulis di halaman Facebook-nya bahwa anggota intelijen rezim Nushairiyah Suriah dan hambatan yang dibangun di sekitar lembah, mencegah warga Suriah untuk pergi ke lembah tersebut, namun warga di wilayah itu mengatakan bahwa mereka tahu keberadaan pangkalan Rusia di dalam lembah dan melihat mobil besar membawa senjata ke pangkalan selama tiga hari berturut-turut.

Seorang mantan tentara di Pusat Riset Ilmiah mengungkapkan beberapa rincian mengenai basis militer rahasia itu, karena ia menghabiskan waktu selama 3 bulan di dalam basis untuk pelatihan di masa lalu.

Ayman Al-Thakil menyebutkan bahwa pangkalan militer terletak di dekat kota Banias di daerah yang dikenal dengan lembah dan pegunungan, dekat dengan desa kecil yang disebut Koeeb atau Kaeb Ammar.

Al-Thakil menyebutkan bahwa basis militer tersebut dipenuhi oleh anggota dari Rusia dan Korea Utara dan para petugas Suriah dan mereka benar-benar diperintahkan untuk tidak menghubungi atau meminta apa pun

kepada petugas di tengah keamanan yang ketat di sana, lansir Zaman Alwasl pada Ahad (20/9/2015).

Selama periode yang ia habiskan di basis tersebut pada tahun 1999, Al-Thakil mengatakan bahwa truk besar sering datang ke dalam basis militer membawa peralatan dan mesin-mesin yang ditutupi dengan kayu, dan pekerjaan mereka adalah untuk mengangkat kayu-kayu tersebut sementara petugas Rusia dan Korea Utara memindahkan peralatan ke truk lain dan menutupinya dengan selimut. Kegiatan tersebut dijaga ketat oleh pasukan keamanan dan intelijen Angkatan Udara.

Karena mereka sedang menjalankan wajib militer, mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan mereka tdak berani menanyakan apapun karena takut ditangkap dan dipenjara.

Mantan tentara itu menyebutkan bahwa intelijen saat itu menyebarkan rumor mengenai penangkapan beberapa tentara karena mereka bertanya mengenai beberapa hal. Rumor tersebut digunakan sebagai metode mengancam untuk mencegah para tentara dari mencari informasi atau berbicara mengenai hal tersebut.

Ia menambahkan bahwa setelah menyelesaikan pelatihan di basis militer itu, ia dipaksa untuk menandatangani dokumen dan memberikan sidik jari. Dia diwajibkan untuk tinggal di dalam negeri dan tidak bepergian ke luar negeri selama minimal lima tahun dan tidak mengungkapkan tempat di mana ia menjalankan pelatihan militer selama setidaknya 15 tahun, langkah-langkah yang diambil sebagai pencegahan oleh intelijen rezim untuk semua yang pernah berada di basis militer itu.


Dalam beberapa pekan terakhir, media-media internasional melaporkan bahwa Rusia mengirimkan persenjataan dan personil ke Suriah. Hal ini diakui oleh Rusia yang mengatakan bahwa gerakan tersebut dilakukan karena terdapat perjanjian dan kesepakatan antara Suriah dan Rusia.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget