Halloween Costume ideas 2015
02/15/14

Beirut – Politisi Sunni terkemuka Lebanon, Saad al-Hariri pada hari Jum’at, (14/02) berjanji untuk mengatasi ekstremisme sektarian, namun ia mengatakan Syiah Hizbullah harus mengakhiri keterlibatannya di Suriah jika Lebanon ingin menghindar dari pusaran “holocaust sektarian”.

Mengutip contoh yang ditetapkan oleh ayahnya, Rafik al-Hariri pada ulang tahun kesembilan dari pembunuhannya. Hariri mengatakan moderasi harus menang jika Lebanon menghadapi kekerasan yang dipicu oleh perang Suriah dan kebuntuan politik akibat tak ada kehadiran pemerintah.

“Kami akan menghadapi hasutan yang akan menyeret Lebanon, khususnya kaum Sunni. Tidak ada gunanya, selain untuk menarik Lebanon ke dalam holocaust sektarian,” katanya, seperti dilaporkan World Bulletin.

Hariri berbicara kepada para pendukungnya di Lebanon dari luar negeri melalui jaringan video. Dia sebelumnya pernah mengatakan bahwa alasan keamanan yang membuatnya tinggal di luar Lebanon.


Komentar Hariri adalah penegasan kembali kepemimpinannya atas kelompok Sunni Lebanon, di mana pengaruh kelompoknyasemakin meningkat karena konflik Suriah.

“Saat Gerakan Masa Depan menolak Hizbullah, kita menolak ISIS dan Nusrah, dan setiap panggilan untuk melibatkan kaum Sunni di Lebanon dalam perang antara Hizbullah dan Al-Qaidah,” seru Hariri.

Hariri mengkritik Hizbullah, dengan mengatakan telah melibatkan Lebanon dalam “perang asing” dan memecah belah bangsa itu. ”Kami adalah moderat,” katanya.

Didukung oleh Arab Saudi, Hariri masih dianggap sebagai politisi Sunni paling berpengaruh di negara itu. Ucapannya itu, mengikuti Keputusan Arab Saudi pada 3 Februari lalu yang mengancam setiap warga negara yang berjuang di luar negeri terkena hukuman penjara.

Hariri meninggalkan Lebanon tak lama setelah ia memimpin pemerintah yang digulingkan pada tahun 2011 ketika Hizbullah dan sekutu-sekutunya menarik menteri mereka.

Sebanyak 49 faksi oposisi di wilayah selatan Suriah beberapa waktu lalu mendeklarasikan pembentukan koalisi baru yang dinamakan ‘Front Selatan’. Tujuan utama koalisi itu melengserkan rezim Bashar Al-Asad dan menggantinya dengan pemerintah yang bisa mewakili aspirasi rakyat Suriah.

Dalam pernyataannya yang dilansir ardalrebat.net, Jum’at (14/02), puluhan faksi pejuang oposisi itu menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah membebaskan Suriah dari rezim diktator dan ekstrimis.

“Kami pejuang di selatan Suriah yang bersatu untuk mewujudkan Suriah merdeka, independen dan status-quo. Kami adalah suara moderat dan pasukan terkuat untuk rakyat Suriah. Kami bertempur untuk membebaskan Suriah dari tirani dan ekstrimisme serta membela hak rakyat Suriah untuk memilih pemerintahan yang mewakili mereka,” kata koalisi pejuang oposisi tersebut.


Front Selatan mengatakan bahwa jumlah tentara mereka mencapai 30.000 pejuang dari berbagai kelompok dan faksi oposisi. Faksi-faksi tersebut terkumpul di selatan Suriah yang meliputi Damaskus, pedesaan Damaskus, provinsi Daraa, Qunaithirah dan Suwaida.

Di akhir pernyataan, Front Selatan menegaskan tidak memiliki satu komandan. Akan tetapi, kepemimpinan diserahkan kepada setiap batalyon atau brigade. Setiap komandan diberi kebebasan mengatur dan melaksanakan operasi dengan cara yang sesuai dengan anak buah mereka.

Di antara faksi-faksi yang tergabung dalam koalisi tersebut adalah Jabhah Tsuwar Al-Janubiyah, Liwa Al-Kolamoon At-Tahtani, Liwa Yarmuk, Liwa Falujah Huran, Liwa Al-Muhajirin wal An-Shar, Liwa Aswadu Sunnah, Fauj Fursan Al-Awal wa Tsani, Katibah Tauhidul Lajah dan brigade-brigade lainnya.

Kepala kemanusiaan PBB, Valerie Amos menggambarkan evakuasi warga sipil dari kota Homs yang terkepung oleh Tentara Rezim, dan ia memperingatkan sekitar 250.000 orang masih menunggu bantuan.


“Kami mengevakuasi 1.400 orang, namun masih ada hampir 250.000 lebih jika kalian melihat ke seluruh komunitas yang terkepung,” ujarnya seperti dilaporkan AFP pada Jum’at (14/2/2014).

PBB mengklaim kepada para wartawan bahwa mereka menerima “jaminan lisan” dari kedua belah pihak dalam konflik bahwa gencatan senjata di sekitar Homs akan diperpanjang.  Namun kelompok bantuan kemanusiaan PBB belum menerima jaminan tertulis untuk memudahkan operasi mereka.

“Kami tidak akan berlanjut tanpa jaminan tertulis dari mereka,” lanjutnya.

Dia menyatakan frustasi karena lambatnya kemajuan.

“Itu sebabnya kita semua tidak hanya pesimis, tapi begitu frustasi,” menurutnya.

Amos menyerukan anggota Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan pengaruh mereka untuk memastikan rezim Assad mematuhi jeda, memberikan akses kemanusiaan, berkomitmen secara tertulis untuk kemanusiaan.

Sekitar 400 warga sipil yang dievakuasi dari Homs telah diculik oleh pasukan rezim Nushariyah Suriah. Mereka ditahan dan diinterogasi secara ilegal, lansir BSFSSR pada Kamis (13/2/2014).


Mengetahui praktek biadab rezim diktator Assad terhadap para tahanan mereka selama ini, maka terdapat kemungkinan bahwa warga sipil Homs yang mereka culik juga mereka siksa.

Para warga sipil tersebut diculik saat PBB tengah membantu proses evakuasi untuk menjamin keamanan mereka.


MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget